News‎ > ‎Berita Kampus‎ > ‎

Awali Sharia Economic Festival, HMJ Ekonomi Syariah Adakan Seminar

diposting pada tanggal 13 Nov 2017 08.37 oleh Radio RDK UIN Jakarta
Delegasi Kementerian Keuangan saat memaparkan materi

Mengawali rangkaian Sharia Economic Festival, HMJ Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menggelar seminar nasional dengan dua tema, yakni “Potensi Sukuk dan Instrumen Pembiayaan Syariah Lainnya Sebagai Sumber Pembiayaan di Indonesia” serta “Optimalisasi Peran Pemuda dalam Perkembangan Ekonomi Islam di Era Digital”. Seminar nasional yang diselenggarakan di Aula Student Center (SC) UIN Jakarta, dimulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB pada Senin (13/11) dan dihadiri oleh pembicara dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, founder Kitabisa.com, serta dari pihak Prudential.

Ketua HMJ, Maylina Syarifah Rahmah mengatakan persiapan rangkaian event ini dipersiapkan sejak Mei lalu serta menargetkan sebanyak 400 peserta yang terbuka untuk umum. Ia berujar, perbedaan seminar nasional di tahun lalu dan sekarang ada pada jumlah pembicaranya. Lebih dari itu, menurutnya antusiasme peserta yang melakukan registrasi untuk pendaftaran seminar, bisa mencapai 80 peserta dalam sehari. Dirinya berharap,agar dengan kedua tema tersebut, pemuda dapat lebih berperan banyak dalam menerapkan gaya hidup halal.

Lebih jauh harap Maylina yakni kesadaran pemuda khususnya generasi di UIN Jakarta akan peluang untuk bermain di pangsa pasar yang didominasi umat Islam ini jangan sampai terlewatkan. “Nggak hanya itu, saya juga berharap agar seminar ini dapat mendatangkan pengetahuan baru, terlebih lagi bagi mahasiswa baru,” tandasnya.

Sementara itu dalam pemaparannya, delegasi dari Kemenkeu, Agus Tri Laksono mengatakan bahwa Indonesia harus siap dengan hal yang baru. Pasalnya, di dunia bisnis internasional sudah muncul bank-bank nasional yang menetapkan sistem ekonomi syariah. Tentunya ini menandakan adanya kompetisi dengan industri konvensional.

“Sukuk negara prinsipnya adalah instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan APBN sendiri merupakan pinjaman proyek-proyek kegiatan instrumen pasar modal, dan Kemenkeu sendiri mengembangkan inovasi yakni metode model pembiayaan dari pasar modal,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa APBN merupakan instrumen yang dibentuk pemerintah untuk menyudahi kesenjangan. “Alat yang menjadi tolok ukur kesejahteraan, yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara,” pungkasnya.

(Faizah Fitriah)

Comments