News‎ > ‎Berita Kampus‎ > ‎

Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

diposting pada tanggal 20 Okt 2016 21.14 oleh Radio RDK UIN Jakarta
Diskusi Akbar Menagih Janji 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK


Dua tahun masa pemerintahan jokowi-jk yang terhitung sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2016, membuat berbagai elemen masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Kamis (20/10)  Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN Jakarta, menggelar diskusi akbar bertema Menagih Nawacita: Evaluasi 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di ruang Diorama UIN Jakarta. Diskusi akbar ini menghadirkan Rektor UIN Jakarta, Dewan Pertimbangan Presiden, Direktur Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) guru besar politik hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Jakarta.

 

Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) Sidarto Danu Subroto mengungkapkan, pemerintah masih belum mengungkap kebenaran terkait pelanggaran HAM masa lalu. “Selain itu juga banyak  pembubaran oleh aparat penegak hukum mengenai pemutaran film dan diskusi yang berkaitan dengan HAM,” terang Sidarto. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia masih memiliki beban moral mengenai pelanggaran HAM di masa lalu.

 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) jurusan Ilmu Hukum, semester 3 Nada Audrina Savitri mengatakan, dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masih banyak yang harus dilakukan, baik dari segi ekonomi, maupun politik. Nada berharap, agar pemerintah selanjutnya bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.


(oleh: ria umala idayanti)

Comments