News‎ > ‎Berita Kampus‎ > ‎

HMPS Hukum Pidana Islam Selenggarakan Studium General Tentang Penanganan Korupsi

diposting pada tanggal 5 Sep 2017 09.26 oleh Radio RDK UIN Jakarta
Studium general mengenai penanganan korupsi

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Pidana Islam, kemarin (5/9) menyelenggarakan sebuah acara berbentuk studium general. Acara tersebut bertajuk “Problem Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Acara yang dilaksanakan di teater lantai dua Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) ini berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.30 WIB. Narasumber pada studium general mengenai pemberantasan korupsi tersebut berasal dari Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam, Dr. M. Nurul Irfan, M.Ag dan juga dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, SH., MH.

Ketua pelaksana studium general HMPS Hukum Pidana Islam, Giffari Gatuso mengatakan, acara ini berkenaan dengan kasus-kasus korupsi yang beredar saat ini. Kaprodi Hukum Pidana Islam yang menyelenggarakan studium general tersebut dan memberi amanah kepada HMPS Hukum Pidana Islam untuk menjadi panitia penyelenggara. Giffari mengaku, persiapan dari panitia sangat sebentar karena Kaprodi terkesan mendadak untuk penyelenggaraannya, yakni hanya seminggu.

“Untuk peserta, mayoritas adalah mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam sebab memang seluruh kelas dialihkan ke teater 2 FSH untuk mengikuti acara tersebut,” ungkap Giffari.

Mengenai waktu pelaksanaan acara, dirinya selaku ketua pelaksana mengakui jika terjadi penundaan sekitar satu jam. Hal itu disebabkan narasumber dari PUKAT Universitas Gadjah Mada baru sampai di bandara saat waktu pelaksanaan sudah seharusnya dimulai. Harapan giffari selepas studium general tentang penanganan korupsi ini, mahasiswa khususnya jurusan Hukum Pidana Islam dapat lebih kritis menanggapi kasus korupsi di Indonesia serta ikut menilai langkah yang tepat dalam penanganan korupsi.

Narasumber studium general yang berasal dari PUKAT Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, SH., MH. memaparkan poin-poin di dalam forum tersebut. Menurutnya, masalah-masalah yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi disebabkan oleh beberapa pelemahan.

“Pelemahan tersebut meliputi pelemahan melalui pembentukan regulasi, pelemahan melalui kriminalisasi pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelemahan melalui kebijakan yang dianggap formalitas, pelemahan melalui tidak dimanfaatkannya instrumen teknis pemberantasan korupsi, pelemahan melalui tidak efektifnya lembaga pengawasan non-yudisial, dan pelemahan melalui intervensi politik,” paparnya.

(Fathur Alfarizi)

Comments