News‎ > ‎Berita Kampus‎ > ‎

Kartu Kuning Untuk Jokowi, Mahasiswa Berikan Tanggapan

diposting pada tanggal 7 Feb 2018 15.31 oleh Radio RDK UIN Jakarta

Baru-baru ini telah ramai di media sosial (medsos) tentang aksi Zaadit Taqwa yang memberikan kartu kuning kepada Presiden R.I Joko Widodo. Aksi itu dilakukan di Balairung Universitas Indonesia (UI) pada Senin (5/2). Maksud dari aksi itu untuk memberi peringatan kepada Presiden terhadap masalah sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Sontak aksi itu menimbulkan berbagai respon dari warganet, ada yang mendukung aksi itu dan tidak sedikit pula yang kurang setuju dengan aksi tersebut.

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Ahmad Nabil Bintang mengatakan, menurutnya kartu kuning untuk Jokowi sah-sah saja, karena berbicara tentang Indonesia dan mahasiswa dalam cara menyampaikan aspirasi itu banyak opsi untuk mengkritisi pemerintah. Salah satu caranya yaitu menggunakan simbol-simbol seperti apa yang dilakukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI. “Kartu kuning yang Zaadit berikan itu sebagai peringatan untuk pemerintah agar segera menyelesaikan masalah yang menjadi fokus kritikan yang disampaikan oleh Zaadit itu sendiri,” tuturnya. Menurut lelaki yang kerap disapa Nabil, untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah itu pertama bisa lewat diskusi kepada seluruh mahasiswa, instansti terkait dan pejabat-pejabat yang bersangkutan. Kedua bisa lewat audiensi yaitu berupa petisi dan menyampaikan kritik lewat medsos, jika cara tersebut dirasa tidak efektif maka aksi merupakan jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. “Harapan saya untuk pemerintah adalah, pemerintah harus lebih objektif di mana bekerja sesuai dengan apa yang masyarakat Indonesia butuhkan saat ini,” imbuhnya.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), jurusan Ilmu Politik semester dua, Muhammad Althori mengatakan, sebuah langkah yang baik dari Zaadit Taqwa. Namun menurutnya, konteks tuntutannya kurang dikaji lagi, khususnya untuk poin pertama tentang gizi buruk Suku Asmat. Lelaki yang akrab disapa Thori ini juga menambahkan, ia lebih setuju dengan poin kedua yaitu tentang pelaksana tugas PLT Gubernur yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). “Tentu ini menyinggung agenda reformasi tentang dwifungsi yang terlihat seperti kebijakan Orde Baru,” komentarnya.

(Muhammad Fajan)

Comments