News‎ > ‎Berita Kampus‎ > ‎

Khilafah Islamiyah Ancaman Pancasila?

diposting pada tanggal 30 Apr 2017 18.34 oleh Radio RDK UIN Jakarta
Anick HT saat menyampaikan bahwa Khilafah Islamiyah bukan ancaman Pancasila

Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta Bidang Penelitian dan Pengembangan menadakan diskusi publik di Aula Madya, Jumat (28/4). Kegiatan ini menghadirkan pemateri  Ismail Yusanto tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Anick HT aktivis Pusat Studi Pesantren, Ali Taher Parasong anggota DPR RI, Ketua komisi delapan DPR RI, dan Luthfi Hasanal Bolqiah Sekjen IPM Banten. Diskusi publik ini menjelaskan tentang ideologi yang telah bermunculan, mempertanyakan sebuah fenomena, dan penyebab kemunculannya, terlebih mencuatnya isu khilafah atau negara Islam akhir-akhir ini terutama pasca Pilgub DKI.

Sekjen IPM Banten, Luthfi Hasanal Nolqiah mengatakan fenomena Khilafah Islamiyah yang sedang naik daun yaitu kekalahan mutlak Ahok yang mengagetkan banyak kalangan dan kemudian memunculkan beragam tafsiran. Saat masyarakat mulai berusaha memahami penyebab kekalahan Ahok, artinya masyarakat saat ini sedang membutuhkan alasan, teori, ataupun penjelasan ide tentang khilafah. Masyarakat yang sebelumnya kecewa dengan demokrasi atau pemimpin Indonesia, menumpahkan seluruh kekecewaan pada Pilkada DKI Jakarta.

“Elektabilitas Habib Rizieq meningkat pesat, ditambah dengan kekalahan Ahok seolah memberikan keyakinan akan datangnya kejayaan Islam yang dirindukan. Kemudian masyarakat menghubungkan fenomena ini dengan Pancasila. Masyarakat dibuat bingung dan galau hingga pada akhirnya seperti halnya sejarah, jika ideologi tidak cukup kuat untuk menggerakan massa maka ideologi itu akan hancur dan dianggap salah,” papar Luthfi.

Menurutnya, fenomena ini membuat pertanyaan besar rule model sistem khilafah macam apa dan dari mana yang bisa diterapkan di Indonesia sebagai solusi compang-campingnya demokrasi Pancasila? Masyarakat Indonesia  akan kesulitan untuk menunjukkannya dengan tegas, lugas, dan benderang, sebab memang tidak pernah ada rule model yang diwariskan oleh negara Indonesia.

Aktivis Pusat Studi Pesantren, Anick HT mengungkapkan sama sekali tidak ada panduan teknis manajerial  dari Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tentang bagaimana pemerintahan  dan birokrasi Islami yang harus dijalankan oleh umat muslim. Ia menjelaskan, bentuk demokrasi, monarki, federasi, ataupun yang lainnya, sepanjang prinsipnya adalah keadilan, persamaan, musyawarah, dan tolong-menolong sesuai ajaran Al-Quran tidak masalah.

“Di Indonesia yang plural, jelas sangat sensitif untuk mengganti Pancasila dengan kekhalifahan meskipun dapat dikatakan khilafah bukanlah sebuah ancaman untuk Pancasila. Tak sanggup dibayangkan hal-hal diskriminatif dan disintegrasi yang tak terbendung. Inilah yang sedari dulu diantisipasi oleh  founding father pejuang terdahulu dengan menerima Pancasila sebagai harga mati dan dasar negara demi merawat pluralitas bangsa oleh demokrasi Pancasila, bukan khilafah,” jelasnya.

(Shari A)

Comments