News‎ > ‎Berita Kampus‎ > ‎

Launching Website Uintrasnparan.com Bersama Tim Jeruji Besi

diposting pada tanggal 10 Okt 2017 17.07 oleh Radio RDK UIN Jakarta

Pemahaman dan implementasi keterbukaan informasi publik untuk itu, Tim Jeruji Besi sebagai finalis Festifal Integrasi Kampus bekerja sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Jakarta, mengadakan Workshop Pengawalan Keterbukaan Informasi Publik dan Launching Website Uintrasnparan.com, yang bertempat di Diorama. Menghadirkan narasumber yang sesuai dalam bidangnya yaitu Fungsional Direktorat Dikyanmas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dotty Rahmatiasih dan Ketua PPID, Afwan Faizin M.A,. pada Selasa (10/10), pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Dalam Workshopnya, Dotty Rahmatiasih mengatakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari seperti pembuatan dokumen, cap, serta sesuatu yang berhubungan dengan organisasi. Melalui kegiatan tersebut biasanya ada hal-hal yang dilakukan melalui kecurangan, seperti copy paste dalam pembuatan tugas, cap palsu. Berkaitan dengan kehidupan kedepan nantinya tentang perilaku korupsi, penyuapan, dan perilaku-perlikau menyimpang. Tujuan KPK mengadakan sosialiasi ini dengan harapan dapat memberi wawasan mengenai bekal untuk bekerja seteleah menempuh dunia perkuliahan. Dotty mengaku, sebelum bekerja di instansi pemerintah, dirinya bekerja di perusahaan swasta, dimana sering sekali kegiatan suap menyuap, pemberian uang untuk tujuan tertentu bahkan sampai gratifikasi dana.

“Saya berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif kepada para mahasiswa dan terhindar dari perilaku korupsi,” ujar Dotty

Ketua PPID, Afwan Faizin mengatakan, pelaksanaan keterbukaan informasi publik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2010, tentang pelaksaan keterbukaan infomrasi di badan publik.  Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, serta menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Afwan menjelaskan PPID merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi badan publik dengan melakukan uji konsekuensi. Selain itu memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik, pengumpulan informasi publik secara fisik dari seluruh bidang.

(Naila Fitri)
Comments