News‎ > ‎Berita Nasional‎ > ‎

Becak Kembali Beroperasi, Masalah atau Solusi?

diposting pada tanggal 31 Jan 2018 12.56 oleh Radio RDK UIN Jakarta

Akhir Januari, Gubernur Daerah Khusus Ibukota D-K-I Jakarta, Anies Baswedan berencana membuat Peraturan Gubernur (Pergub), untuk mengatur operasional becak di kampung-kampung Jakarta. Alasannya adalah untuk memberikan rasa keadilan dan rasa keamanan bagi warga yang bekerja sebagai penarik becak. Selama ini penarik becak selalu berkutat dengan petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) untuk bisa beroperasi walaupun di sekitar kampung-kampung. Namun seiring dengan beredarnya kebijakan ini, banyak bermunculan pro dan kontra di masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com, Anies mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mendata dan memastikan jumlah becak di Jakarta untuk mencegah masuknya becak-becak dari daerah lain. Pendataan dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama Seriat Becak Jakarta. Ia juga menegaskan, akan menindak becak-becak yang datang dari luar ibukota. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini juga memerintahkan Satpol PP untuk memantau dan melapor jika ada becak yang masuk  dari luar Jakarta.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu Purwoko memaparkan, pihaknya telah menghadang satu truk yang bermuatan becak yang akan masuk Jakarta. Truk diduga berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Terdapat kurang lebih 50 becak yang diangkut truk tersebut. “Becak-becak dari luar harus disita karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Untuk itu Satpol PP akan bekerja sama dengan Dishub untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan Jakarta guna mencegah masuknya becak-becak dari luar ibukota,” tegasnya.

Mahasiswa Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi semester dua, Muhammad Farraby Azzarqi berpendapat, kebijakan yang membolehkan becak beroperasi kembali di Jakarta dirasa kurang arif, mengingat Jakarta sudah sangat padat. “Berbagai kendaraan sudah banyak di sini. Jakarta merupakan kota metropolitan yang masyarakatnya jarang menggunakan becak sebagai angkutan umum,” ungkapnya. Farraby barharap, agar pemerintah lebih bijaksana dan arif dalam membuat keputusan. “Penarik becak sebaiknya di edukasi lagi dan angkutan umum yang lain sebaiknya lebih diperbaiki lagi,” imbuhnya.

Berbeda dengan Farraby, mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), jurusan Ilmu Politik (Ilpol) semester dua, Briantama Rezvan Arshad mengaku setuju dengan peraturan tersebut. “Karena peraturan tersebut berppihak dengan rakyat kecil. Tentunya ini dibuat untuk membantu perekonomiannya agar bisa lebih baik. Masalah yang rumit ini pasti bisa dibuat solusinya,” tutur mahasiswa yang berasal dari Jakarta tersebut.

(Alya Safira Azizah)

Comments