News‎ > ‎Berita Nasional‎ > ‎

Lindungi Relawan dan Angggota Dalam Bertugas, PMI Sosialisasikan UU Kepalangmerahan

diposting pada tanggal 20 Feb 2018 18.02 oleh Radio RDK UIN Jakarta

Palang Merah Indonesia P-M-I telah menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) 2018, pada Minggu (18/02) di Hotel Aryaduta Jakarta. Salah satu agenda dalam Mukernas tersebut adalah sosialisasi UU Nomor 1, Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Mukernas ini dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), sekaligus ketua umum (Ketum) PMI, Jusuf Kalla. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir wakil ketum PMI, Ginandjar Kartasasmita dan Sekretaris Jendral (Sekjen) PMI, Ritola Tamasya.

Dilansir dari Republika.co.id, Ketua Pelaksana Mukernas, Sasongko Tedjo mengatakan, tema Mukernas PMI 2018 adalah Pelembagaan UU Kepalangmerahan. “Mukernas dihadiri oleh 180 orang peserta dari 34 PMI provinsi se-Indonesia. Rancangan UU (RUU) Kepalangmerahan disahkan menjadi UU oleh DPR RI, pada 11 Desember 2017 lalu,” ujarnya. Sasongko menambahkan, Mukernas pada tahun ini diwarnai dengan suasana baru yakni, adanya UU tentang Kepalangmerahan. Keberadaan UU ini berdamapak positif pada petugas PMI yang bekerja di daerah bencana maupun konflik. Ia mengungkapkan, petugas dapat terlindungi dengan baik, dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan. Menurut Sasongko, UU Kepalangmerahan ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara ke-170 yang perhimpunan nasionalnya memiliki UU.  Harapan dari Sasongko dengan adanya UU ini adalah, PMI tetap menjadi perhimpunan nasional yang lebih baik dalam menjalankan tugas kemanusiaan, kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Korps Suka Rela (KSR) PMI UIN Jakarta, Afit Heru Muttaqim mengatakan, pihaknya sangat mendukung dengan adanya sosialisasi UU Kepalangmerahan, karena dalam UU tersebut, anggota PMI yang memakai lambang atau atribut PMI dapat terlindungi dan memudahkan akses dalam betugas, terutama di daerah bencana bahkan konflik. “Hal ini sangat berpengaruh bagi KSR PMI dalam bertugas. Sementara untuk sosialisasi UU Kepalangmerahan di UIN Jakarta, utamanya kepada anggota KSR PMI, harus menunggu perintah dari PMI Jakarta Selatan,” ujarnya. Afit berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyrakat luas tahu, mengerti serta paham fungsi dari lambang dan atribut PMI, juga tidak menyalahgunakannya karena sudah ada  UU yang mengatur hal tersebut. “Bagi anggota PMI dan para sukarelawan juga dapat terlindungi, tidak ragu ataupun kesulitan dalam bertugas,” imbuhnya.

(Alya Safira)

Comments